Konsultasi Publik Kerjasama GIZ Jerman

Berangkat dari kekhawatiran akan dampak perubahan iklim yang terjadi beberapa tahun terkahir ini, Pemerintah Kota Probolinggo kembali memperkuat kerjasamanya dengan pemerintah Jerman (baca: Tim Paklim GIZ) dalam wujud program Konsultasi Publik Rencana Aksi Perubahan Iklim Kota Probolinggo 2012.

Kegiatan yang dihelat Kamis lalu (12/8) di Aula Dinas Pendidikan sekitar pukul 8 pagi ini, dihadiri dan dibuka secara langsung oleh Walikota Probolinggo, HM. Buchori SH. M.Si.Selain Walikota Buchori, tampak hadir pula Ketua Komisi C DPRD Kota Probolinggo, Haris Nasution, dan narasumber dari Paklim GIZ Jerman, Yoke

Selain sebagai sarana pemaparan kegiatan Pokja Paklim (Kelompok Kerja Dampak Lingkungan dan Iklim) Kota Probolinggo sejak melaksanakan kerja sama dengan GIZ, program ini juga dimaksudkan sebagai pendukung komitmen pemerintah pusat sebagai salah satu solusi perubahan iklim dengan rencana penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 18 % (Program Nasional sebesar 26%) pada tahun 2020 dan sebagai sarana sharing program aksi adapatasi dan mitigasi bersama dengan warga masyarakat Kota Probolinggo.

“Tujannya tentu saja adalah untuk semakin memantapkan komitmen Pemkot Probolinggo dalam hal kepedulian lingkungan. Khususnya membuka pengetahuan dan pemahaman kita semua tentang pelestarian lingkungan yang bersumber pada 8 pokok metifasi (metigasi dan adaptasi, red.).” ujar Kepala BLH, Budie Krisyanto di sela-sela acara kepada Suara Kota.

Kegiatan yang dihadiri oleh kurang lebih 100 orang undangan (terdiri dari SKPD, perwakilan 5 Kecamatan, mitra BLH, media massa, perguruan tinggi, IUWASH dan AUSAID, perwakilan BLH Kabupaten Probolinggo, LPM Kecamatan, Forum Lalu Lintas, Gapoktan, dll.) ini merupakan kegiatan tindak lanjut (program intermediet) dari perjanjian kerjasama (MoU) antara Pemkot dan Paklim GIZ Jerman yang ditandatangani 13 Desember 2010 silam di Surabaya.

Tercatat, selain Kota Probolinggo, hanya 4 kota saja di Jawa Timur yang mendapatkan rekomendasi dari Kementrian Lingkungan Hidup untuk mendapatakan bantuan teknis terkait perubahan iklim, antara lain: Kota Malang, Kota Pasuruan dan Mojokerto. Dan di tahun 2012 ini, akan menyusul Pemerintah Kota Blitar.

“Kami (Pemerintah Kota Probolinggo, red.) menyadari bahwa kota, dalam hal ini wilayah perkotaan merupakan penghasil 2/3 emisi CO2 dan diperkirakan terus bertambah seiring degan bertambahnya jumlah penduduk, industri, transportasi, jumlah timbunan sampah, dll. Ini masalah. Ini permaslahan. Tapi sebagai kota yang berkelanjutan, sebagai sustainable city, kami sebagai pemerintah harus punya jalan keluar tentang bagaimana memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi di masa mendatang,” papar Budie Kris di hadapan para undangan dan peserta yang hadir dalam kegiatan konsultasi publik pagi itu.

“Artinya adalah dengan memperbaiki atau mencegah kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dengan memperhatikan keadaan sosial,” imbuh pria yang dikenal sangat dekat dengan bawahannya ini.

Lebih lanjut Budie Kris menjelaskan bahwa perubahan iklim tidak bisa dicegah, tapi bagaimana masyarakat punya ketahanan yang tinggi terhadap perubahan iklim. “Membangun kota yang punya ketahanan tinggi terhadap perubahan iklim,” ungkapnya jujur.

Menimpali apa yang sudah disampaikan oleh Budie Kris, dalam sambutannya, perwakilan Paklim GIZ Jerman pun mengapresiasi tinggi dengan komitmen Pemerintah Kota Probolinggo, terutama komitmennya terhadap kelestarian lingkungan.

“Saya sangat mengapresiasi komitmen Pemerintah Kota Proboliggo untuk mengurangi efek kaca yang akan dibahas dan dirumuskan dalam rencana aksi pagi ini. Yakni 18% dari 26% level nasional. Ini langkah yang baik dan cukup berani bagi saya,” sambut Yoke antusias pagi itu.

Namun lebih lanjut Yoke juga mengungkapkan bahwa keberhasilan program ini bukan terletak pada komitmen belaka, tapi juga bagaimana pemerintah kota dapat mengkomunikasikan program dan komitmen tersebut kepada masyarakat untuk, dalam rangka meningkatkan kesadaran, dan menjadi wujud bersama yang nyata.

Dalam sambutannya di hadapan Walikota Buchori pun, Yoke berharap bahwa nantinya peserta dapat aktif memberikan sumbangan pemikirannya terhadap rumusan aksi yang akan digunakan sebagai dasar pijakan oleh Pemerintah Kota Probolinggo dalam melaksanakan aksinya.

“Dan saya berharap para peserta, dapat memberikan kontribusi pemikiran secara aktif dalam forum yang digelar pagi ini,” harap Yoke dalam bahasa Inggris yang kemudian dialih bahasakan oleh penerjemah yang memang sudah disediakan oleh BLH, agar lebih mudah dipahami oleh para peserta rencana aksi.

Memang, dalam diskusi panel yang berlangsung setelah acara pembukaan tersebut, nantinya para peserta dibagi ke dalam 4 kelompok, dan masing-masing kelompok peserta akan dipandu oleh pemandu diskusi dalam membahas dan mengidentifikasi mengenai peran stakeholder terhadap aksi perubahan iklim di Kota Probolinggo, baik dari sektor transportasi, penguatan kapasitas kelmbagaan masyarakat, pengolahan sampah, konservasi sumber daya air dan ruang terbuka hijau serta penghematan energi.

Walikota Probolinggo sendiri, dalam sambutannya, berharap bahwa kegiatan ini dapat berlangsung dengan baik.

“Saya berharap kegiatan ini dapat berlangsung baik dan lancar, serta dapat menghasilkan perubahan yang positif bagi Kota Probolinggo, khususnya bagi ketahanan masyarakat dalam menghadapi efek dari perubahan iklim yang terjadi saat ini.” harap Walikota Buchori.

Sebagai rencana tindak lanjut, kegiatan konsultasi publik rencana aksi perubahan iklim ini akan berlanjut pada aksi nyata dan workshop dengan tema “Bagaimana mewujudkan Probolinggo sebagai Kota Berketahanan terhadap Perubahan Iklim”. Sumber Berita